PSBB Total di Kota Tasikmalaya, Seperti Apa?

KOTA TASIKMALAYA, JALURTUJUH.com – Kota Tasikmalaya akhir menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total demi mencegah penyebaran Covid-19.

Sebelumnya, daerah berjuluk Kota Santri ini baru menerapkan PSBB di tiga kecamatan, yakni Cihideung, Tawang, dan Cipedes.

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Ivan Dicksen mengatakan, PSBB diterapkan di seluruh Kota Tasikmalaya yang mencakup 10 kecamatan.

Kebijakan itu diterapkan sejalan dengan pengajuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Kementerian Kesehatan bahwa seluruh Jabar akan menerapkan PSBB.

“Hasil pembahasan terbaru akhirnya kami terapkan untuk seluruh kecamatan berjumlah 10 kecamatan,” kata Ivan dilansir Kompas.com, Sabtu (2/5/2020).

Meski penerapan PSBB di 10 kecamatan, lanjut Ivan, namun pihaknya memperlakukan prioritas khusus untuk tiga kecamatan yang berada di pusat kota, yakni Tawang, Cihideung dan Cipedes.

Ada dua alasan tiga kecamatan itu diprioritaskan. Pertama karena merupakan pusat perekonomian Kota Tasikmalaya dan kedua karena merupakan pusat penyebaran Covid-19.

Untuk menerapkan PSBB toal di Kota Tasikmalaya, Gugus Tugas Covid-19 membuat pos pemantauan pusat kegiatan masyarakat. Selain itu, akan ada pembatasan lalu lintas.

Kendaraan yang masuk akan diperiksa dan penumpangnya akan ditanya keperluan apa ke Kota Tasikmalaya.

Petugas juga akan memantau aktivitas warga. Jika terdapat kerumunan yang jumlahnya lebih dari lima orang, maka akan dibubarkan.

Tekan pegerakan manusia

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan, PSBB di Jabar untuk menurunkan pergerakan manusia hingga 30 persen. Sebab, PSBB sebagian di Jawa Barat, baru menekan pegerakan manusia hingga 50 persen.

“Diskresi akan diberikan kepada bupati dan wali kota yang akan mengecualikan kegiatan-kegiatan. Setelah kami kaji, pengecualian-pengecualian kegiatan ini tidak bisa disamakan,” ujar Ridwan Kamil dikutip Ayobandung.

Pria yang akrab disapa Emil pun mempersilakan bupati dan wali kota mengeluarkan surat keputusan pengecualian kegiatan-kegiatan.
Yang penting, kepala daerah bisa menjamin pergerakan manusia di kabupaten/kota tidak lebih dari 30 persen.

PSBB Jabar, lanjut Emil, harus pula disertai dengan kepatuhan dan kedisiplinan warga dalam menjalankan PSBB, supaya mata rantai penularan dan penanggulangan Covid-19 bisa tertangani.

Gubernur pun mengimbau kepada warga Jabar untuk tidak mudik.

“Kemudian di bulan Ramadhan ini, kami mengimbau sekali lagi, dengan melandainya positif Covid-19, karena larangan mudik, kami mohon kekuatan dan keikhlasan para pemudik untuk menahan diri agar tidak melaksanakan mudik karena hasil surveinya di daerah yang non PSBB itu, kasus positif datang dari pemudik,” paparnya.

Pelaksanaan PSBB tingkat provinsi akan efektif apabila disertai dengan tes masif. Sebab, pergerakan masyarakat mulai menurun sehingga potensi penularan Covid-19 lebih rendah.

Saat ini, Jabar dapat melakukan tes swab sebanyak 40.000 orang.

Emil mengatakan, PSBB Jabar berada pada momen yang pas karena saat ini tren penularan sedang menurun sebagai dampak positif PSBB di berbagai kawasan.

Seperti DKI Jakarta, Bodebek, Bandung Raya, serta kawasan lain di Pulau Jawa. Sesuai data yang diumumkan, kata dia, kurva penyebaran Covid-19 sudah mulai melandai di Jawa Barat. Rata-rata maksimal di angka 40 kasus. Pada Kamis (30/4) itu penambahan hanya 3 kasus.

“Bahkan, di hari Jumat kemarin (1/5), penambahan nol kasus. Kemarin hari yang istimewa, mudah-mudahan kita berdoa tren menurun ini bisa kita jaga dengan baik,” katanya.

———
Artikel ini sudah Terbit di AyoBandung.com, dengan Judul PSBB Jabar Ditargetkan Tekan Pergerakan Manusia Hingga 30%  dan di Kompas.com dengan judul Tak Hanya di 3 Kecamatan, PSBB Akan Berlaku Penuh di Tasikmalaya

You May Also Like

About the Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *